Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas publik dan mengikuti Instruksi Presiden No.7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor menyususn Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2019 sebagai wujud pertanggung jawaban atas pencapaian kinerja sesuai visi dan misi selama tahun anggaran 2019.
LAKIP_2019

Bogor – Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan menyebar survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kepada pemohon jasa keimigrasian.
Dalam hal ini, survei dilaksanakan berbentuk elektronik yg bisa diakses melalui smartphone. Pemohon jasa keimigrasian menyambut hal tersebut dengan baik dan survei berjalan secara kondusif.

Selasa (11/08/20) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat, Imam Suyudi, didampingi Kepala Divisi Administrasi, Ngadiono Basuki, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Abdul Aris, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Heriyanto, Kepala Divisi Keimigrasian, Heru Tjondro, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor, Suryono, bersama-sama temui Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna H. Laoly untuk melaporkan kegiatan kegiatan yang telah dan akan dilaksankan. Disamping itu, untuk meminta pengarahan, saran dan masukan menkumham Yasonna H. Laoly

Senin, 27 Juli 2020 – Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor telah melaksanakan kegiatan Teleconference Pengarahan Optimalisasi SP4N-LAPOR! dan SIPPN secara virtual melalui aplikasi Zoom.

Narasumber pada kegiatan tersebut yaitu Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi dan dihadiri oleh peserta teleconference yaitu Pemangku Kehumasan pada Unit Utama, Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Pada kegiatan ini, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM turut hadir sebagai keynote speaker. Kegiatan utama pemaparan dari Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai arah kebijakan dan pengembangan SP4N-LAPOR! Dan SIPPN sebagai upaya peningkatan pelayanan publik. Teleconference ditutup dengan sesi tanya jawab dan berjalan dengan lancar.

Sabtu, 25 Juli 2020. Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor telah melaksanakan Penitipan 1 (satu) wanita Warga Negara RRT Tersangka Dugaan Tindak Pidana Keimigrasian, dalam memberikan pengamanan seluruh petugas dan tersangka tetap menerapkan protokol kesehatan menerapkan physical distancing.

Kegiatan Penitipan 1 (satu) WN. RRT sebagai Tersangka Dugaan Tindak Pidana Keimigrasian Kantor Imigrasi KelasI Non TPI Bogor ke Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bogor berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif.

Yang bersangkutan tersangka dugaan tindak pidana keimigrasian

Pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020, Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, Bapak Drs. Nugroho, Bc.IP, M.Si berkunjung ke Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor dalam rangka memberikan pengarahan dan penguatan tentang Reformasi Birokrasi. Di tahun 2020 ini, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor kembali berjuang untuk melakukan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Selain melakukan kegiatan utama tersebut, Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi berkesempatan melihat dan meninjau gedung Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor yang akan segera diresmikan. (HUMAS KANIM BOGOR)