Kanim Bogor – Selasa, 14/11/2017. Kebijakan pemerintah memberikan bebas visa untuk banyak negara agar mampu meningkatkan devisa bagi Indonesia sudah berjalan sejak tahun 2015. Hal ini sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nornor 104 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan.

Saat ini, negara, pemeritah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu, yang diberikan bebas visa kunjungan sudah terdaftar sebanyak 169 negara, dimana pemerintah berharap sejumlah tempat wisata di Indonesia semakin meningkat dan banyak dikunjungi oleh wisatawan manca negara secara signifikan. Hal ini tentunya akan menambah pendapatan asli daerah dan juga pendapatan negara dikarenakan penerimaan negara akan meningkat, disamping terjadinya pertukaran informasi dan budaya yang dapat menguntungkan kedua belah pihak dari negara yang bersangkutan. Di sisi lain, dengan diberikan kesempatan bebas visa kunjungan bagi 169 negara, tentu saja sangat memungkinkan terjadi banyak pelanggaran di bidang keimigrasian seperti terjadinya penyelewengan bebas visa yang semula untuk tujuan wisata dimanfaatkan untuk kepentingan bekerja atau tindakan kriminal lainnya.

 

Apabila ditilik secara yuridis, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pada pasal 1 angka (1) menyatakan bahwa:“Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara”. Dengan demikian, salah satu fungsi Imigrasi Indonesia adalah menjaga pintu gerbang negara dari setiap potensi ancaman orang asing khususnya, demi tegaknya kedaulatan negara, sehingga fungsi pengawasan harus diutamakan. Imigrasi tidak hanya sekedar melayani masyarakat dalam hal pemberian paspor, tetapi juga terkait dengan keamanan negara dan sebagai fasilitator pembangunan nasional.

 

Dengan pesatnya hal ihwal lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia khususnya ke wilayah Bogor dimana setiap tahun terus meningkat, selain dengan maksud tujuan berwisata, bekerja, kunjungan budaya, namun juga rentan terhadap keberadaan imigran illegal baik pencari suaka ataupun pengungsi, hal tersebut menjadi perhatian penting Kantor Imigrasi Kelas I Bogor. Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Wasdakim) berusaha mengoptimalkan kinerjanya dengan melakukan sosialisasi di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Bogor. Peran serta masyarakat dan kerjasama antar instansi sangat membantu dalam rangka mewujudkan pengawasan yang efektif demi tegaknya kedaulatan NKRI.

 

Kegiatan Sosialisasi Imigrasi Bogor Masuk Desa bertujuan agar terwujudnya penguatan peran masyarakat yang merupakan garda terdepan dalam pengawasan orang asing, disamping telah terbentuknya Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) yang melibatkan beberapa instansi di daerah, namun terasa masih belum optimal karena hanya rapat dan bekerja pada waktu tertentu, sehingga peran serta masyarakat lebih dibutuhkan. Kepedulian masyarkat menjadi sangat penting karena aktivitas dan keberadaan di lingkungan masyarakat memiliki waktu yang lebih lama dibandingkan petugas yang terbatas pada jam kerja rutin serta jumlah petugas yang terbatas. Hal ini menjadi tantangan terberat bagi Imigrasi, yaitu kemampuan dalam mengawasi orang asing serta harus bisa berkomunikasi dengan instansi lain.

 

Kegiatan Sosialisasi IMIGRASI MASUK DESA, “Penguatan Peran Masyarakat dalam Pengawasan Orang Asing” oleh Seksi Wasdakim Kantor Imigrasi Kelas I Bogor dilaksanakan di Desa Cibeureum dan Desa Leuwimalang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor (Selasa, 14/11/2017). Kegiatan ini diikuti oleh puluhan peserta dari para Ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua Rukun Warga (RW), Pemilik Kontrakan, dan Perangkat/ Staf Desa. Hadir juga Kepala Dewa Leuwimalang, Bapak Yayan Nuryana, Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Babinkantibmas, juga perwakilan dari Hotel Griya Inkopabri. Sebagai Narasumber yaitu Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Wasdakim) yaitu Bapak Arief Hazairin Satoto, Amd.Im., S.H., M.H., Kepala Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi Kemigrasian (Insarkom) yaitu Bapak Mardiyanto, dan Kepala Subseksi Penelaahan Status Keimigrasian yaitu Bapak Adi Heriyadi, S.Kom., M.Si.

Dalam sosialisasi ini, diharapkan partisipasi masyarakat terutama pemilik kontrakan/ kos-kosan dalam pelaporan orang asing yang menginap di tempat mereka, pun demikian jika ada warga yang sengaja menutup-nutupi keberadaan imigran illegal di Puncak akan dikenakan sanksi apabila tidak melaporkan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 72 ayat (1) dan (2) meyatakan bahwa: “(1) Pejabat Imigrasi yang bertugas dapat meminta keterangan dari setiap orang yang memberi kesempatan menginap kepada Orang Asing mengenai data Orang Asing yang bersangkutan; (2) Pemilik atau pengurus tempat penginapan wajib memberikan data mengenai Orang Asing yang menginap di tempat penginapannya jika diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas.”  Sedangkan sanksinya diatur dalam Pasal 117 menyatakan yaitu: "Pemilik atau pengurus tempat penginapan yang tidak memberikan keterangan atau tidak memberikan data Orang Asing yang menginap di rumah atau di tempat penginapannya setelah diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)."

Bagi pemilik hotel, penginapan, dan kontrakan/ kos-kosan, cara melakukan pelaporan cukup mudah yakni dapat melalui telpon, SMS, ataupun Whatsapp ke 08111152111 atau melalui alamat e-mail: wasdakim.kanimbogor@gmail.com

 

Untuk itu, dihimbau kepada mayarakat agar berperan serta aktif dalam pengawasan orang asing karena tanpa bantuan dan dukungan masyarakat kinerja Imigrasi menjadi tidak optimal dikarenakan masyarakat sebagai garda terdepan dalam pengawasan orang asing. Selanjutnya, Kantor Imigrasi Kelas I Bogor akan me-review hasl sosialisasi tersebut terhadap masyarakat terkait peran serta dalam mengawasi orang asing. (Ps, Insarkom)