Pin It

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

 

Kantor Imigrasi Kelas I Bogor adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang Keimigrasian di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah. Kantor Imigrasi Kelas I Bogor mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di bidang Keimigrasian di Wilayah Kota dan Kabupaten Bogor.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.04 tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, Kantor Imigrasi Kelas I Bogor terdiri dari 1 (satu) sub bagian fasilitatif dan 4 (empat) seksi substantif yang terdiri dari:

  1. Sub Bagian Tata Usaha;
  2. Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian;
  3. Seksi Lalu Lintas Keimigrasian;
  4. Seksi Status Keimigrasian; dan
  5. Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian.

Adapun tugas dan fungsi dari masing-masing bagian tersebut sebagai berikut:

 

1. SUB BAGIAN TATA USAHA

Tugas:

Melakukan urusan tata usaha dan urusan rumah tangga Kantor Imigrasi.

Fungsi:

  1. Melakukan urusan kepegawaian
  2. Melakukan urusan keuangan
  3. Melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

 

A. URUSAN KEPEGAWAIAN

Melakukan urusan-urusan kepegawaian di lingkungan Kantor Imigrasi sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

 

2. SEKSI INFORMASI DAN SARANA KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN

Tugas:
Melakukan penyebaran dan pemanfaatan informasi serta pengelolaan sarana komunikasi kemigrasian di lingkungan Kantor Imigrasi yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi:
Melakukan pengumpulan, penelaahan, analisis data, evaluasi, penyajian informasi dan penyebarannya untuk penyelidikan keimigrasian;
Melakukan pemeliharaan, pengamanan dokumentasi dan penggunaan serta pemeliharaan sarana komunikasi.

A. SUB SEKSI INFORMASI KEIMIGRASIAN

Melakukan penyebaran dan pemanfaatan informasi mengenai Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing dalam rangka kerjasama tukar menukar informasi untuk pengamanan teknis operasional keimigrasian.

3. SEKSI LALU LINTAS KEIMIGRASIAN

Tugas:

Melakukan kegiatan keimigrasian dibidang lalu lintas keimigrasian di lingkungan yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi:

  • Melakukan pemberian perizinan dibidang lintas batas, izin masuk/ izin keluar dan fasilitas keimigrasian;
  • Melakukan pemberian dokumen perjalanan, izin berangkat dan izin kembali.

A. SUB SEKSI LINTAS BATAS KEIMIGRASIAN

Melakukan urutan peristiwa dibidang lintas batas tradisional melalui wilayah perbatasan antara Negara Republik Indonesia dan negara lain berdasarkan peraturan dan/ atau perjanjian lintas batas yang berlaku, pemberian izin masuk/ keluar dalam rangka pengaturan keluar orang melalui pelabuhan pendaratan di wilayah Negara Republik Indonesia dan fasilitas keimigrasian.

4. SEKSI STATUS KEIMIGRASIAN

Tugas:

Melakukan urusan status keimigrasian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi:

  • Melakukan penentuan status keimigrasian bagi orang asing, yang berada di Indonesia;
  • Melakukan penelitian terhadap kebenaran bukti-bukti kewarganegaraan seseorang mengenai status kewarganegaraannya.

A. SUB SEKSI PENENTUAN STATUS KEIMIGRASIAN

Melakukan penyaringan, penelitian, penyelamatan permohonan alih status dan izin tinggal keimigrasian.

5. SEKSI PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN

Tugas:

Melakukan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing di lingkungan Kantor Imigrasi yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi:

  • Melakukan pemantauan terhadap pelanggaran perizinan keimigrasian dan mengadakan kerjasama antar instansi di bidang pengawasan orang asing;
  • Melakukan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian.

A. SUB SEKSI PENGAWASAN KEIMIGRASIAN

Melakukan pemantauan terhadap pelanggaran perizinan keimigrasian dan mengadakan kerjasama antar instansi di bidang pengawasan orang asing.