Pin It

 Lampiran   : Penetapan Standar Pelayanan

                                                                                             Nomor        : W32.IMI.4.GR.02.01-0402

                                                                                             Tanggal      : 16 Agustus 2016

 

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)

    1Jenis Pelayanan

       Permohonan dan penerbitan paspor RI

         2. Dasar Hukum

             a. Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

             b. Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

     c. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

     d. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM RI;

     e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

      f. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;

     g. Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI-GR.01.01-0047 Tanggal 8 Januari Tahun 2016 tentang Antrian Paspor Republik Indonesia

3. Prosedur dan Operasional Tetap ( SOP )

       Dasar : Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor

3.a Permohonan Paspor RI 

      1. Permohonan paspor biasa dapat diajukan oleh warga Negara Indonesia di wilayah Indonesia atau diluar wilayah Indonesia;

      2. Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada poin 1 terdiri atas :

                2.1  Paspor biasa

                2.2 Paspor biasa elektronik

      3. Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada poin 2 diterbitkan dengan menggunakan sistem informasi manajemen keimigrasian.

  1.    4. Paspor biasa dapat diajukan secara :
  2.    4.1 Manual (Walk in)
  3.    4.2 Elektronik (online)
  4.    dengan melampirkan semua dokumen kelengkapan persyaratan

3.b Persyaratan

b.1 WNI berdomisili di Indonesia

Bagi warga Negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat imigrasi yang ditunjuk pada kantor imigrasi setempat dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan yang terdiri atas :

a. Kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau surat keterangan pindah keluar negeri;

b. Kartu Keluarga;

c. Akta Kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah , atau surat baptis;

d. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwengan bagi yang telah mengganti nama; dan

f. Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki paspor biasa.

      b.1.1 Dokumen kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada poin b.1 huruf c harus dokumen yang memuat :

       a. Nama;

       b.Tanggal lahir;

       c.Tempat lahir; dan

       d. Nama orang tua

Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada poin b.1 huruf c tidak memuat data sebagaimana dimaksud pada poin b.1.1, permohonan dapat melampirkan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

b.2 Anak WNI Berdomisili di Indonesia

      Bagi anak warga Negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat imigrasi yang ditunjuk pada Kantor Imigrasi setempat dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan :

     1. Kartu tanda penduduk ayah atau ibu yang masih berlaku atau surat keterangan pindah ke luar negeri;

     2. Kartu Keluarga;

     3. Akta Kelahiran atau surat baptis;

     4. Akta Perkawinan atau buku nikah orangtua;

     5. Surat penetapan ganti nama dari dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama;

     6. Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki paspor biasa; dan

     7. Paspor orang tua yang masih berlaku;

b.3 Calon TKI Domisili Indonesia

    Bagi calon tenaga kerja Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonsia, permohonan paspor biasa diajukan kepada Menteri atau pejabat imigrasi yang ditujukan pada kantor imigrasi yang masih berada dalam provinsi yang sama dengan domisili yang bersangkutan. Permohonan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

  1.Kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau surat keterangan pindah ke luar negeri;

  2. Kartu Keluarga;

  3. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah,ijazah, atau surat baptis,

  4. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui

      pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan

      peraturan perundang-undangan ;

  5. Surat penetapan ganti nama pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama;

  6. Surat rekomendasi permohonan paspor Calon tenaga kerja Indonesia yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga

      Kerja Provinsi atau kabupaten/kota; dan

  7. Paspor biasa lama, bagi yang telah memiliki paspor biasa;

          b.3.1 Dokumen kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada poin b.3 point 3 harus dokumen yang memuat :

     a. Nama;

     b. Tanggal Lahir;

     c. Tempat lahir; dan

     d. Nama orang tua;

Dalam hal dokumen sebgaimana dimaksud pada poin b.3 huruf c tidak memuat data sebagaimana dimaksud pada poin b.3.1, pemohon dapat melampirkan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

b.4 WNI berdomisili di luar negeri

      Bagi warga Negara Indonesia yang berdomisili di luar wilayah Indonesia, permohonan paspor biasa diajukan kepada Menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk pada perwakilan Republik Indonesia dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan :

      1. Kartu Penduduk Negara setempat, bukti, petunjuk, atau keterangan yang menunjukkan bahwa pemohon

          bertempat tinggal di Negara tersebut; dan

      2. Paspor biasa lama

b.5 Anak Berkewarganegaraan Indonesia yang lahir di Luar Indonesia

     Bagi anak berkewarganegaraan Indonesia yang lahir di luar wilayah Indonesia; permohonan Paspor biasa di luar Wilayah Indonesia diajukan kepada Menteri atau pejabat Imigrasi pada perwakilan Republik Indonesia dengan melampirkan persyaratan :

     1. Paspor biasa ayah dan/atau ibu warga Negara Indonesia; dan

     2. Surat Keterangan lahir dari Perwakilan Republik Indonesia.

3.c Prosedur

         I. Manual/Walk-in/Datang Langsung

      a. Bagi permohonan Paspor biasa yang diajukan secara manual , pemohon harus mengisi aplikasi data yang disediakan pada loket permohonan dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan;

      b. Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memeriksa dokumen kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

      c. Dokumen kelengkapan persyaratan yang telah dinyatakan lengkap, pemohon dapat langsung melakukan proses pengambilan photo biometrik dan wawancara oss;

d. Dalam hal dokumen kelengkapan persyaratan dinyatakan belum lengkap, pejabat imigrasi yang ditunjuk mengembalikan dokumen permohonan dan permohonan dianggap ditarik kembali.

II. Elektronik (online)

    a. Bagi permohonan paspor biasa yang diajukan secara elektronik, pemohon harus mengisi aplikasi data yang tersedia pada laman resmi Direktorat Jenderal Imigrasi;

    b. Pemohon yang telah mengisi aplikasi data sebagaimana dimaksud pada poin a memperoleh tanda terima permohonan dan harus dicetak sebagai tanda bukti permohonan;

    c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b yang telah diperiksa dan memenuhi persyaratan diberikan kode pembayaran melalui pesan singkat dan surat elektronik.

III. Penerbitan Paspor

     a. Penerbitan paspor biasa dilakukan melalui mekanisme yang terdiri atas :

          1. Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan;

          2. Pengambilan foto dan sidik jari;

          3. Wawancara;

          4. Verifikasi; dan adjudikasi

          5. Pembayaran Paspor

     b. Langkah-langkah penerbitan paspor biasa adalah

          1. Pejabat imigrasi melakukan pemeriksaan permohonan dan dokumen kelengkapan persyaratan;

          2. Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada point 1 yang telah memenuhi persyaratan dimuat  dalam sistem Informasi Manajemen Keimigrasian oleh pejabat imigrasi;

         3. Dalam hal terdapat kesamaan biodata permohonan dengan biodata daftar pencegaan yang termuat dalam Sistem Manajemen informasi Keimigrasian, pejabat imigrasi yang ditunjuk wajib menolak permohonan  dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

        4. Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada poin 3 disertai dengan surat penolakan dan rincian data pencegahan yang dicetak dari Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian;

        5. Dalam hal persyaratan belum lengkap, pejabat imigrasi yang ditunjuk mengembalikan dokumen persyaratan permohonan kepada pemohon dalam waktu paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima;

       6. Pengembalian dokumen persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada point 5 disertai dengan catatan atau penjelasan mengenai persyaratan yang belum dipenuhi;

       7. Dalam hal persyaratan telah lengkap dan nama permohonan tidak tercantum dalam daftar pencegahan,pejabat imigrasi yang ditunjuk melakukan pengambilan foto dan sidik jari;

       8. Pejabat imigrasi wajib melakukan wawancara dengan mencocokkan antara keterangan yang disampaikan oleh pemohon dan dokumen persyaratan asli pemohon;

       9. Pejabat imigrasi memberikan tanda bukti penerimaan permohonan kepada pemohon;

     10. Pemohon melakukan pembayaran biaya paspor biasa pada bank persepsi atau melalui fasilitas pembayaran perbankan;

    11. Dalam hal pejabat imigrasi yang ditunjuk menemukan kecurigaan terhadap persyaratan permohonan, keterangan pemohon, dan atau keabsahan dokumen asli persyaratan, permohonan dapat ditangguhkan untuk dilakukan penelitian atau pemeriksaan lebih lanjut;

   12. Hasil penelitian atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada point 11 dimuat dalam berita acara pemeriksaan;

   13. Dalam hal pemohon terbukti memberikan keterangan tidak benar terhadap persyaratan pemohonan, keterangan pemohon dan/atau keabsahan dokumen asli persyaratan yang dimilikinya, permohonan dibatalkan;

   14. Dalam hal permohonan dibatalkan sebagaimana dimaksud pada point 13 telah dialokasikan blangko Paspor biasa, pejabat imigrasi yang ditunjuk waib membatalkan blangko paspor biasa tersebut dan dicatat dalam sistem informasi Manajemen keimigrasian;

  15. Dalam hal pemohon tidak melanjutkan mekanisme dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, permohonan pengajuan paspor biasa dibatalkan;

  16. Dalam hal permohonan dibatalkan sebagaimana dimaksud point 15 telah dialokasikan blangko Paspor biasa, pejabat imigrasi yang ditunjuk wajib membatalkan blangko paspor biasa tersebut dan dicatat dalam sistem Informasi Manajemen Keimigrasian:

  17. Pejabat imigrasi yang ditunjuk melakukan proses verifikasi dan adjudikasi terhadap penerbitan paspor biasa;

  18. Verifikasi dan adjudikasi sebagaimana dimaksud pada point 17 dilakukan dengan mencocokan data biometrik pemohon dan biasa data yang tersimpan dalam sistem Informasi manajemen Keimigrasian;

  19. Dalam hal pada tahapan verifikasi dan adjudikasi tidak ditemukan duplikasi data pemohon, proses penerbitan paspor biasa dilanjutkan pada tahapan pencetakan dan uji kualitas;

   20. Mekanisme pembayaran dan besarnya biaya penerbitan paspor biasa sebagaimana dimaksud dalam point 10 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

   21. Seluruh biaya yang berkaitan dengan permohonan paspor biasa yang telah disetorkan pada Kas Negara oleh pemohon tidak dapat ditarik kembali;

   22. Menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk menerbitkan paspor biasa dalam waktu paling lama 4 (empat) hari kerja sejak dilakukan wawancara;

   23. Batas waktu penerbitan paspor biasa sebagaimana dimaksud pada point 22 berlaku juga terhadap paspor biasa yang diterbitkan oleh pejabat Dinas Luar Negeri;

   24. Waktu penyelesaian penerbitan paspor biasa sebagaimana disebutkan pada point 22 dan 23 dikecualikan,bagi penerbitan paspor biasa untuk alasan penggantian paspor rusak, penggantian paspor hilang, atau penggantian paspor duplikasi;

   25. Paspor biasa yang telah selesai dapat diambil oleh :

         a. Pemohon dengan menunjukkan tanda  bukti pembayaran dan bukti identitas yang sah;

         b. Orang lain yang memiliki hubungan hukum kekeluargaan denga pemohon dengan menunjukkan tanda bukti

              pembayaran, fotokopi kartu keluarga, dan kartu identitas pengambil yang sah; atau

         c. Orang lain yang tidak memiliki hubungan hukum kekeluargaan dengan pemohon dengan menunjukkan tanda bukti

             pembayaran, surat kuasa, dan identitas pengambil yang sah;

    26. Penyerahan paspor biasa sebagaimana dimaksud padapoint 25 wajib dicatat dalam buku  penyerahan paspor

           biasa dan ditanda tangani oleh pengambil.

 

4. Masa Berlaku dan Biaya

     a. Masa Berlaku :

        1. Masa berlaku Paspor biasa paling lama5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan.

       2. Masa berlaku Paspor biasa yang diterbitkan bagi anak berkewarganegaraan ganda tidak boleh melebihi batas

           usia anak tersebut untuk menyatakan memilih kewarganegaraannnya.

      3. Batas usia anak sebagaimana dimaksud pada point 2 ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

  b. Biaya :

       Dasar Hukum : . Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 45

       Tahun 2014 tentang Jenis dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM RI;

      1. Paspor biasa 48 halaman Rp. 300.000,-

      2. Paspor biasa elektronis (e-passport) 48 halaman Rp. 600.000,-

      3. Paspor biasa 24 halaman Rp. 100.000,-

      4. Paspor biasa elektronis (e-passport) 24 halaman Rp. 350.000,- (*saat ini belum tersedia)

      5. Paspor biasa 24 halaman pengganti yang hilang yang masih berlaku Rp. 200.000,-

      6. Paspor biasa 24 halaman pengganti yang rusak yang masih berlaku Rp. 100.000,-

      7. Paspor biasa elektronis (e-passport) 24 halaman pengganti yang hilang yang masih berlaku Rp. 800.000,-

      8. Paspor biasa elektronis (e-passport) 24 halaman pengganti yang rusak yang masih berlaku Rp. 350.000,-

      9. Paspor biasa 48 halaman pengganti yang hilang yang masih berlaku Rp. 600.000,-

    10. Paspor biasa 48 halaman pengganti yang rusak yang masih berlaku Rp. 300.000,-

    11. Paspor biasa elektronis (e-passport) 48 halaman pengganti yang hilang yang masih berlaku Rp. 1.200.000,-

    12. Paspor biasa 24 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena bencana alam dan

         awak kapal yang kapalnya tenggelam Rp. 100.000,-

   13. Paspor biasa Elektronis (E-passport) 24 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena

         bencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelam Rp. 350.000,-

  14. Paspor biasa 48 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena bencana alam dan

        awak kapal yang kapalnya tenggelam Rp. 300.000,-

  15. Paspor biasa Elektronis (E-passport) 48 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena

         bencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelam Rp. 600.000,-

  16. Jasa Penggunaan Teknologi Sistem Penerbitan Paspor berbasis Biometrik Rp.55.000,-

 

5. PRODUK PELAYANAN

     Paspor Republik Indonesia

6. PENANGANAN PENGADUAN SARAN MASUKAN DAPAT MELALUI :