Pin It

Penerbitan Izin Tinggal Kunjungan

 

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)

    1. Jenis Pelayanan

            Penerbitan Izin Tinggal Kunjungan

    2. Dasar Hukum

           a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009

              Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);

            b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran

             Negara RI Nomor 5216);

           c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

             Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor

             5409;

          d.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun

              2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak

              Asasi Manusia;

         e.  Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja

              Kementerian Hukun dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan

              Hak Asasi Manusia Nomor  M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak

              Asasi Manusia Republik Indonesia;

          f.  Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan,

             Penolakan, Pembatalan, Dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian

             Dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal;

 

     3. Peryaratan

           a. Permohonan baru :

            1) Permohonan Izin Tinggal kunjungan bagi anak yang lahir di Wilayah Indonesia dari orang tua pemegang Izin Tinggal kunjungan

                diajukan dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan persyaratan:

                      a)  Paspor kebangsaan;

                b)  Surat keterangan kelahiran anak dari rumah sakit atau akta kelahiran dari pejabat yang berwenang;

                c)  Fotokopi akta perkawinan atau buku nikah orang tua;

                d)  Fotokopi paspor kebangsaan orang tua; dan

                e) Fotokopi Izin Tinggal kunjungan orang tua.

       b. Permohonan perpanjangan :

               1) Persyaratan Umum, melampirkan :

                     a)  Formulir permohonan;

                 b) Surat permintaan dari penjamin;

                 c)  Paspor kebangsaan asli dan fotokopinya yang terdapat bukti izin kunjungan yang sah dan berlaku;

                 d)  Permohonan perpanjangan kedua hingga kelima melampirkan bukti pendaftaran orang asing dari Kepala Kantor Imigrasi atau

                       Pejabat  Imigrasi yang ditunjuk;

                 e)  Tidak termasuk dalam daftar cegah-tangkal;

                  f)  Membayar Bea Imigrasi sesuai dengan ketentuan.

          2) Persyaratan Khusus, melampirkan :

               Bukti jaminan berupa return-ticket untuk pulang atau meneruskan perjalanan ke negara lain.

 

    4. Prosedur

        Datang ke Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Uban secara langsung

        a. Mekanisme dan Prosedur :

            1) Penerbitan Izin Tinggal Kunjungan yang menjadi kewenangan Kepala Kantor Imigrasi:

                a) Petugas loket penerimaan melakukan pemeriksaan persyaratan, pemindaian dokumen persyaratan dan mengeluarkan Tanda

                    Bukti Penerimaan kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan formal.

                b) Apabila permohonan telah dinilai memenuhi syarat, maka diteruskan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi

                    yang ditunjuk untuk mendapatkan persetujuan.

               c)  Apabila dalam penelitian Kepala Kantor Imigrasi ternyata terdapat indikasi yang meragukan, maka Kepala Kantor Imigrasi

                    memerintahkan Kepala Seksi sesuai bidang tugasnya untuk melakukan penelaahan dan menyerahkan hasilnya kepada

                   Kepala Kantor Imigrasi.

               d) Dalam hal permohonan telah disetujui, berkas/file diteruskan kepada Bendahara Penerimaan untuk dilakukan pembayaran biaya

                    imigrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

               e) Setelah dilakukan pembayaran biaya imigrasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka proses selanjutnya dilakukan secara

                    berurutan adalah:

                     - Sidik jari dan pengambilan foto yang bersangkutan;

                     - Registrasi dan printing;

                          -  Penandatanganan/otorisasi oleh Kepala Seksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian.

                    - Izin Tinggal Kunjungan yang telah selesai, diteruskan ke Petugas Loket Penyerahan.

               2) Penerbitan Izin Tinggal Kunjungan yang harus memperoleh persetujuan dari Kepala Divisi Keimigrasian/Direktur Jenderal Imigrasi:

                   a)  Petugas Loket melakukan pencatatan penerimaan permohonan dan mengeluarkan Tanda Bukti Penerimaan kepada pemohon

                   yang telah memenuhi persyaratan formal, sekaligus melaksanakan pengecekan daftar cegah tangkal, pengecekan catatan

                   berkas pemohon dan database;

              b) Apabila berdasarkan hasil penelitian terhadap keabsahan dokumen dan penjamin terjadi masalah maka permohonan dilimpahkan

                   ke Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Namun apabila berdasarkan

                   hasil penelitian tidak ditemukan masalah maka berkas diteruskan kepada petugas pembuatan surat rekomendasi;

              c)  Berkas permohonan selanjutnya diteruskan kepada Kepala Sub Seksi Status Keimigrasian untuk diparaf dan selanjutnya kepada

                   Kepala Seksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian untuk ditandatangani;

              d)  Berkas permohonan selanjutnya dikirim kepada Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

                   Kepulauan Riau untuk memperoleh persetujuan;

              e) Dalam hal surat persetujuan dari Kepala Divisi Keimigrasian telah diterima, Kepala Seksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian

                   memberikan persetujuan penerbitan Izin Tinggal Kunjungan dan berkas permohonan diteruskan kepada Bendahara Penerimaan

                  untuk dilakukan pembayaran;

              f) Setelah dilakukan pembayaran, maka proses selanjutnya dilakukan secara berurutan adalah :

                 -  Sidik jari dan pengambilan foto yang bersangkutan;

                  -  Registrasi;

                 -  Penandatanganan/otorisasi oleh Kepala SeksiLalu Lintas dan Status Keimigrasian.

            g)  Izin Tinggal Kunjungan yang telah selesai, diteruskan ke Petugas Loket Penyerahan;

 

    5. Jangka Waktu Penyelesaian 

         Waktu penyelesaian permohonan Penerbitan Izin Tinggal Kunjungan adalah paling lama 3 (tiga) hari setelah dilakukan wawancara

         dan pembayaran biaya keimigrasian, wawancara dilakukan 3 (tiga) hari setelah menerima permohonan.

 

   6. Biaya / Tarif

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang

Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, bahwa :

 

No. Jenis Satuan

Tarif

(Rp)

 

1. Setiap kali Pemberian Izin Tinggal Kunjungan pertama(termasuk biaya sidik jari dan administrasi bank) per
orang
355.000,00
2. Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan kedua sampai dengan keempat per
orang
300.000,00

 

   7. Produk

        a. Izin tinggal kunjungan;

        b. Izin tinggal kunjungan perpanjangan;

 

   8. Pengelolaan pengaduan dapat melalui :