prupa

Kantor Imigrasi Bogor

para pejabat Depkumham pun menyatakan hal serupa, lewat penandatanganan pakta integritas untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar sendiri mengatakan, lembaga yang dipimpinnya akan mengawasi pelaksanaan upaya pemberantasan korupsi di Departemen Hukum dan HAM.

imigo1

Bogor – Tepat pada pukul 07.00 pagi Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Bogor Bapak Didik Heru Praseno Adi, SH., MH secara simbolis melepas peserta Imigo (Imigrasi Gowes) Keluarga besar Kantor Imigrasi Kelas II Bogor. Pagi itu, seluruh awak Kantor Imigrasi Kelas II Bogor melakukan kegiatan bersepeda yang juga bagian dari rangkaian peringatan Hari Dharma Karyadhika Tahun 2014.

Berita OSSPerkembangan zaman dan teknologi saat ini memacu perubahan dalam berbagai hal, salah satunya tuntutan akan inovasi di bidang pelayanan menjadi lebih transparan, cepat dan responsif. One Stop Service (OSS) atau Sistem Pelayanan Paspor Terpadu (SPPT) adalah inovasinya. Kantor Imigrasi Kelas II Bogor baru melaksanakannya pada tanggal 13 Oktober 2014.

MEDAN - Petugas Kantor Imigrasi Kelas II Belawan, hari ini mengamankan serta meminta keterangan Mr. Rajan, Warga Negara Malaysia yang disebut-sebut Manajer PT WRP Buana Multicorpora di Kantor Imigrasi Kelas II Belawan, di Jalan Serma Hanafiah, Belawan.

Kepala Pengawasan dan Penindakan Imigrasi (Wasdakim) Kanim Kelas II Belawan, JM Galingging menyebutkan, hanya melakukan pemeriksaan dokumen yang dimiliki Mr.Rajan. Namun, saat diperiksa di kantor, ternyata dokumen-dokumen yang dimilikinya tidak bermasalah. Sesuai keterangan di visa Mr Rajan, memiliki izin tinggal sementara di Indonesia selama 30 hari.

Kantor Imigrasi BogorSejarah berdirinya Kantor Imigrasi Bogor diawali oleh pelaksanaan pengaturan masalah kepen-dudukan, yang dalam hal ini pengaturan terhadap orang asing keturunan Tionghoa. Untuk melaksanakan tugas pemerintahan dalam pengaturan kependudukan tersebut pada tahun 1966 dibentuk  Perwakilan Daerah Kantor Inspektorat Imigrasi Wilayah IV Jawa Barat dan Jawa Tengah yang berkedudukan di Bogor, tepatnya di Jl. Perniagaan No. 95 (sekarang Jl. Suryakencana). Alasan pembentukan kantor tersebut dikarenakan adanya hal-hal sebagai berikut:

Peraturan Khusus dari Komando Daerah Militer (Kodam) IV Siliwangi bahwa untuk orang asing keturunan Tionghoa eks PP 10, yang berdomisili di Bogor, dan akan mengajukan permohonan ERP harus diberikan EPO yang dikeluarkan oleh  Kantor Inspektorat Imigrasi Wilayah yang berkedudukan di Bandung serta banyaknya pemohon ERP asal Bogor yang diurus di Jakarta sebab jika mengurus di Bandung pasti akan diberikan EPO dan berarti mereka tidak dapat kembali lagi ke Bogor.