Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (disingkat DIPA) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. DIPA disusun berdasarkan Keputusan Presiden mengenai rincian anggaran belanja pemerintah pusat. DIPA berfungsi sebagai dasar pelaksanaan anggaran setelah mendapat pengesahan Menteri Keuangan.
Berikut Adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor
Klik disini untuk melihat DIPA
Kamis (02/03) Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor, Ruhiyat M. Tolib beserta jajaran menerima kedatangan Jajaran OMBUDSMAN RI.
Kunjungan OMBUDSMAN RI ke Kantor Imigrasi Bogor adalah untuk membahas mengenai integrasi data administrasi kependudukan bagi WNA dan perubahan status kewarganegaraan.
Andi menjelaskan bahwa OMBUDSMAN bersifat membantu terkait dengan perbaikan pelayanan.
Selain itu, OMBUDSMAN juga menjabarkan beberapa tugas dan fungsi OMBUDSMAN yaitu: upaya pencegahan maladministrasi, pendampingan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik hingga menerima pengaduan terkait pelayanan publik.
Pembahasan kemudian dilanjutkan dengan tinjauan langsung OMBUDSMAN ke bagian pelayanan WNA dan WNI yang ada di Kantor Imigrasi Bogor didampingi oleh Kepala Kantor Imigrasi Bogor.
BANDUNG – Kakanwil Kemenkumham Jabar, R. Andika Dwi Prasetya, didampingi Kadivyankum Jabar, Andi Taletting, dan Kadivmin Jabar, Anggiat Ferdinand, laksanakan Audiensi ke Universitas Islam Indonesia Sunan Gunung Djati Bandung, dan disambut langsung oleh Rektor UIN Sunan Gunung Djati, Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si., yang didampingi Wakil Rektor dan Dekan Fakultas Hukum, bertempat di Gedung Rektorat UIN Sunan Gunung Djati Bandung, hari ini, Rabu, 01 Maret 2023.
Membuka Audiensi Kakanwil R. Andika Dwi Prasetya memperkenalkan Pejabat Kemenkumham Jabar yang ikut mendampingi diantaranya Kadivyankum Jabar dengan Tugas dan Fungsi Divisi Pelayanan Hukum dan HAM seperti Harmonisasi Perancangan Perda, Kekayaan Intelektual, Administrasi Hukum Umum dan seputar Hak Asasi Manusia, kemudian Kadivmin Jabar dengan Tugas dan Fungsi administratif fasilitatif Kemenkumham Jabar, lalu Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan JDIH, Zaki Fauzi, yang mengemban tugas Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum atau OBH, dan JDIH, ikut diperkenalkan oleh Kakanwil.
UIN Sunan Gunung Djati bersama dengan ITB untuk di Jawa Barat telah terhubung dengan jaringan JDIH yang terpusat di BPHN Kemenkumham RI, hal tersebut diapresiai oleh Kakanwil Andika dan menjadi materi pembuka dalam Audiensi ini. Audiensi kali ini bertujuan untuk menyampaikan terkait agenda sosialisasi UU No.01 Tahun 2023 tentang Kitab UU Hukum Pidana dan Peresmian Ruang JDIH UIN Sunan Gunung Djati yang akan dilaksanakan oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM RI pada waktu yang akan datang, Kakanwil rencananya akan langsung menyampaikan hasil audiensi bersama Rektor UIN Sunan Gunung Djati ini ke Kementerian.
Pihak UIN Sunan Gunung Djati sendiri melalui Rektor Prof. Mahmud menyambut baik niat dari Kemenkumham mengingat pentingnya sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terbilang baru agar tidak terjadi salah persepsi dan penafsiran di masyarakat terkhusus para generasi muda penerus bangsa yang berada di Kampus dalam hal ini Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati. Kedepan kolaborasi tidak hanya terbatas dalam kegiatan seperti Sosialisasi dan Edukasi saja tetapi dapat dikembangkan ke arah kegiatan yang bersifat olahraga sehigga komunikasi san kolaborasi dapat terjalin semakin baik.
(red/foto: Toh)
Rabu (01/03) dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan teknis bidang intelijen dan penindakan keimigrasian terkait monitoring dan evaluasi target kinerja pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor, Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat mengunjungi Kantor Imigrasi Bogor.
Kepala Divisi Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Yayan Indriana beserta jajaran disambut langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi Bogor, Ruhiyat M. Tolib beserta jajarannya.
Kemudian, dilanjutkan dengan Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Gatut Setiawan beserta jajaran meninjau ruang deteni (terdapat 2 deteni) di Kantor Imigrasi Bogor dan memberikan pengarahan kepada deteni tersebut.
CIREBON – Sejalan dengan Resolusi Kemenkumham 2023, dalam rangka peningkatan kapasitas kehumasan Unit Pelaksana Teknis, bertempat di Aula Soepomo Lapas Kelas I Cirebon hari ini, Selasa, 28 Februari 2023, Kakanwil Kemenkumham Jabar, R. Andika Dwi Prasetya, menghadiri kegiatan tersebut guna berikan Arahan dan Penguatan kepada Petugas Kehumasan UPT Wilayah Ciayumajakuning.
Sambutan dari Tuan Rumah acara Kalapas Kelas I Cirebon, Kadiyono, menyampaikan bahwa, berhasil diraihnya posisi pertama dan kedua oleh Lapas Cirebon dan Lapas Majalengka dalam keaktifan Glorifikasi Publikasi di Lingkungan Kemenkumham Jabar harus dijadikan momentum pembuktian bahwa Petugas Kehumasan di wilayah Ciayumajakuning dapat terus membangun citra positif Kementerian Hukum dan HAM.
Dilanjutkan dengan sambutan dari Koordinator Humas dan Protokol Ditjenpas, Rika, yang menyampaikan bahwa berita kritis tentang Kemenkumham pasti akan selalu ada, maka dari itu kita sebagai tim humas harus bisa menyeimbangkan bahkan menyebarkan citra positif yang tersebar di masyarakat.
Selanjutnya sekaligus membuka kegiatan, Kakanwil Andika dalam sambutannya menyampaikan beberapa hal diantaranya, apresiasi atas inisiasi Kalapas Cirebon dan dukungan Kepala UPT Ciayumajakuning sehingga kegiatan ini dapat terlaksana, juga berterimakasih kepada Para Narasumber yang telah meluangkan waktu untuk membagi ilmu nya pada kegiatan ini.
“Dengan adanya kegiatan Peningkatan Kapasitas Kehumasan Pegawai Unit Pelaksana Teknis di Wilayah Ciayumajakuning, diikuti materi dari Narasumber yang berkompeten, kedepan partisipasi teman-teman di UPT, khususnya Ciayumajakuning dalam Glorifikasi Publikasi Kehumasan semakin meningkat dalam segi kualitas dan kuantitas konten serta lebih aktif lagi.” Ungkap Kakanwil Andika.
“Apabila merasa kesulitan dalam pengelolaan kehumasan, jangan ragu dan segan segera berkomunikasi dan berkonsultasi dengan Subbagian Humas di Kantor Wilayah. Terus berjuang Tim Kehumasan Ciayumajakuning, jadikan tugas ini sebagai ini ladang pahala untuk mewujudkan Kanwil Jabar #PastiJuaraLahirBatin dan #PastiKahiji.” Pungkasnya.
Saat sesi materi Koordinator Humas dan Protokol Ditjen PAS menyampaikan Kunci Pemberitaan, pertama bedakan membangun citra positif dan pencitraan, petakan kegiatan yang berpotensi menjadi berita positif dan negatif, sadari pentingnya peran humas dalam meng-counter berita negatif, penulisan harus sesuai fakta dan pencantuman narasumber, tidak boleh membuat berita berdasarkan opini, unsur berita harus mencakup 5W + 1H, pahami pengertian Siaran Pers dan 10 Point Grand Strategy Komunikasi Humas.
BANDUNG – Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jabar Kusnali bersama Kepala Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara dan Keamanan Saifur Rachman menghadiri sekaligus menyaksikan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama, Pembukaan Rehabilitasi Sosial dan Pelatihan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung pagi ini (Selasa, 28/02/2023).
Kegiatan ini didasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor :PAS-2018.PK.06.05 Tahun 2022 Tanggal 30 Desember 2022 Tentang Penetapan UPT Pemasyarakatan Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Pemasyarakatan Tahun 2023. Program Rehabilitasi Sosial Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahguna Napza di Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung T.A 2023 melibatkan BNNP Jawa Barat, Polrestabes Bandung, Kodim 0618 Bandung, BNNK Bandung, Kementerian Agama kota Bandung, Dinas Kesehatan Kota Bandung, Camat Arcamanik, Polsek Arcamanik, Koramil Arcamanik, Lurah Sukamiskin dan menggandeng 23 berbagai Mitra Kerja.
Peningkatan kasus penyalahguna narkoba menyebabkan tingginya tingkat hunian di dalam lapas (Over Capacity). Sehingga pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang penyelenggaraan layanan rehabilitasi narkotika bagi tahanan dan warga binaan pemasyarakatan dan keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS.985.PK.01.06.04 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan Rehabilitasi bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan serta SK Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-2018.PK.06.05 Tanggal 30 Desember 2022 tentang Penetapan UPT Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Pemasyarakatan Tahun 2023.
Layanan Rehabilitasi Narkotika bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pecandu narkotika. Diharapkan setelah menjalani program Rehabilitasi, Warga binaan dapat meningkat indeks Kualitas hidupnya sehingga bisa menjalani tugas dan fungsinya sebagai Warga Negara dan Masyarakat setelah selesai menjalani pembinaan. Lapas Perempuan Bandung tahun ini mendapatkan kepercayaan untuk melaksanakan program rehabilitasi sosial dengan target sebanyak 30 orang peserta WBP. Program Rehabilitasi Sosial di Lapas
Perempuan Kelas IIA Bandung dilaksanakan selama 6 bulan, yang telah dimulai sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai 11 Agustus 2023. Kegiatan program rehabilitasi di Lapas Perempuan Bandung dilaksanakan oleh 13 instruktur internal dan bantuan dari stakeholder yang ada, seperti BNN Kota Bandung, Kodim 0618 Kota Bandung, Yayasan Grapiks, Dosen Seni ITB, dan Konselor Adiksi Eksternal.
Pelatihan Kemandirian T.A 2023 Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung sebanyak 2 pelatihan kemandirian terdiri dari: 1. Pelatihan Kemandirian Tali Makram, 2. Pelatihan kemandirian Catering. Program Rehabilitasi Sosial ini bertujuan untuk mengubah perilaku peserta menjadi lebih baik, meningkatkan kualitas hidup peserta, dan peserta mampu untuk menghilangkan kecanduannya terhadap narkotika dan penyalahgunaan napza baik di dalam Lapas maupun setelah keluar dari Lapas nanti.
Kusnali memohon agar kerjasama dan sinergitas yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan dan dipertahankan, Kusnali meminta kepada Dinas Kesehatan Kota Bandung kedepan untuk Izin Klinik UPT Pemasyarakatan Wilayah Bandung Raya dapat segera terealisasi mengingat penting dan mendesaknya kebutuhan dalam memenuhi unsur kesehatan WBP di dalam Lapas dan Rutan. Kusnali berlanjut memberikan Penguatan kepada seluruh Petugas Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung dengan menginternalisasi BERKOBAR (Bersama Kokohkan Barisan) untuk selalu kompak dan bersinergi dalam menjalankan Tugas dan Fungsi. Kusnali meminta kepada Jajaran Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung untuk Pahami dan jalankan apa yang menjadi arahan dan perintah atasan sehingga apa yang menjadi keinginan organisasi dapat segera terwujud.
BANDUNG – Kegiatan Intelijen sendiri merupakan segala bentuk usaha, kegiatan dan tindakan yang terorganisir dengan menggunakan metode tertentu untuk menghasilkan produk tentang masalah yang akan dihadapi dari seluruh aspek kehidupan untuk disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Di Jawa Barat, Komite Intelijen Daerah (KOMINDA) Jabar sebagai forum komunikasi dan koordinasi unsur intelijen dan unsur pimpinan daerah di Provinsi Jawa Barat dibentuk guna mewujudkan sinergitas antar satuan Intelijen di Jawa Barat agar dapat mengatasi permasalahan strategis yang terjadi di Jawa Barat serta menciptakan kondisi Jawa Barat yang aman dan kondusif.
Sore ini (Senin, 27/02/2023) Kepala Kantor Wilayah R. Andika Dwi Prasetya bersama Kabinda Jabar selaku Ketua Kominda Jabar Ruddy Prasemilsa didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan Kusnali, Kepala Divisi Keimigrasian Yayan Indriana, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Andi Taletting Langi dan Anggota Kominda Jabar yang berasal dari Gabungan Institusi Aparat Penegak Hukum (APH) seperti Kemenkumham Jabar, Badan Intelijen Daerah Jawa Barat, Kodam III Siliwangi, Polda Jabar, Kejati Jabar, Kopasgat TNI AU, Bea Cukai, Lanud Husein Sastranegara, Lanal Bandung, BAIS TNI, dan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat melaksanakan Rapat Koordinasi Kominda Jabar di Aula Soepomo Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Jl. Jakarta No 27 Lt. II Bandung.
Kegiatan Rapat Kominda Jabar kali ini mengusung 2 (dua) tema besar yaitu : ”Kebijakan Keimigrasian Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional dan Pengawasan di Wilayah Jawa Barat serta Perkembangan Aktivitas Napiter dan Eks Napiter di Wilayah Jawa Barat Menjelang Pemilu Tahun 2024”
Andika dalam sambutannya menyampaikan Kegiatan Rapat Koordinasi Komite Intelijen Daerah (Kominda) Jabar merupakan yang ke-2 (dua) dilaksanakan di tahun 2023. Kegiatan Rapat Koordinasi Komite Intelijen Daerah (Kominda) Jabar merupakan suatu bentuk Sinergitas dan Kerjasama antar satuan Intelijen di Wilayah Jawa Barat agar dapat berkoordinasi secara terpadu dan berkesinambungan dalam mengatasi permasalahan strategis serta menciptakan kondisi Jawa Barat sebagai daerah yang aman dan kondusif.
Andika berharap dari kegiatan ini terjalinnya sinergi dan kolaborasi antar anggota KOMINDA di Jawa Barat dan sekaligus memberikan penguatan dalam melakukan tugas deteksi dini permasalahan yang terjadi di Jawa Barat yang pada akhirnya dapat berdampak nyata bagi terwujudnya stabilitas keamanan, pembangunan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat.
Ketua Kominda Jabar Ruddy Prasemilsa dalam sambutannya menyampaikan pesan kita sebagai anggota Kominda Jawa Barat harus terus bersinergi berkoordinasi dan berkolaborasi untuk menyelesaikan segala permasalahan di masyarakat secara cepat dan tepat.
#kemenkumhamjabar #randikadwiprasetya #imigrasibogor
(red/foto : Adb).
BANDUNG – Kakanwil Kemenkumham Jabar, R. Andika Dwi Prasetya, hari ini, Senin, 27 Februari 2023, hadiri Pengantar Tugas Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Asep N. Mulyana, yang selanjutnya akan menjalankan tugas baru dan menjabat sebagai Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, bertempat di Aula Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
Kegiatan diawali dengan sambutan dari Perwakilan Pegawai Kejati Jabar oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jabar, Didi Sumardi, yang sekaligus menjabat Plt. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, disampaikan oleh Plt. Kajati berbagai rasa baik haru maupun bangga dari seluruh pegawai Kejati Jabar atas diperolehnya promosi Bapak Asep N Mulayana.
Dalam sambutan Purna Tugas nya Dirjen PL Kemenkumham RI, Asep N Mulyana, menyampaikan, “Terhitung Kamis kemarin setelah dilantik Pa Menkumham RI saya resmi menjabat sebagai Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham RI”.
“Menjadi dirjen ini tujuan saya ingin mendapat wawasan baru setelah selama 25 tahun bertugas di kejaksaan, terimakasih atas doa dan dukungannya setelah saya melalui proses panjang open biding selama 4 bulan kebelakang sampai akhirnya kamis kemarin saya resmi menjadi dirjen pp kemenkumham ri tentu berkat doa dan support bapa ibu sekalian. Banyak kenangan, hal indah, dan pelajaran yang saya peroleh dari jawa barat, bagi saya jawa barat adalah segalanya dan jawa barat adalah yang terbaik.” Ungkap Dirjen Asep N Mulayana.
Terakhir disampaikan Sambutan dari Gubernur Jawa Barat, yang awali sambutan dengan menginformasikan capaian Provinsi Jawa Barat dalam berbagai aspek dari mulai Ekonomi, Kemanan, Ketertiban, sampai dengan Administratif. Singkat pesan gubernur kepada Kajati Asep yang telah resmi menjadi Dirjen Asep ini sebagai putra asli Jawa Barat yang mengabdi ke Pemerintah Pusat, “Berpengetahuan, enerjik, dan berintegritas adalah kunci dalam bertugas, maka dimanapun Bapak Asep bertugas pasti akan berhasil dan meninggalkan legacy yang baik dan bermanfaat.” Pesan Gubernur Jabar.
Terakhir dilaksanakan Penyerahan Kenang-kenangan dari Stakeholder Terkait, baik Forkopimda maupun Perwakilan Kementerian/ Lembaga Pemerintah Pusat di Jawa Barar dan Foto Bersama, Kegiatan Pengantar Tugas ini turut diisi dengan tausyiah dari Ustadz Dasad Latif yang semakin membuat kegiatan penuh hikmah dan semakin hidmat.
(red/foto: Toh)
BANDUNG BARAT – Kakanwil Kemenkumham Jabar, R. Andika Dwi Prasetya, bersama Kadivyankum Jabar, Andi Taletting, Kadivmin Jabar, Anggiat, Kadivpas Jabar, Kusnali, Kadivim Jabar, Yayan Indriyana, dan PK Ahli Utama, Dewa Putu Gede, beserta seluruh pegawai Kanwil Kemenkumham Jabar laksanakan kegiatan Sosialisasi, Promosi, dan Diseminasi Kekayaan Intelektual, bertempat di Hotel Radiant Lembang Kabupaten Bandung Barat, Jum’at, 24 Februari 2023.
Diawali dengan Laporan dari Kadivyankum Jabar sebagai ketua pelaksana kegiatan, menyampaikan bahwa Tema kegiatan ini adalah Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah, dengan tujuan Terciptanya pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait Tentang perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.
Melalui Sosialisasi, Promosi dan Diseminasi ini juga diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk terus berinovasi dan memanfaatkan Kekayaan Intelektual sebagai sumber daya penting dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.
Sambutan dari Kakanwil Kemenkumham Jabar, R. Andika Dwi Prasetya, menyampaikan, “Kegiatan Sosialisasi, Promosi, dan Diseminasi jadikan sebagai ajang menambah pengetahuan, informasi, dan membuka cakrawala pemikiran lebih luas lagi, semoga hal-hal baik dapat kita peroleh dari kegiatan ini, kita harus lebih semangat lagi dalam memberikan kinerja terbaik untuk orginisasi kita Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat.” Pesan Kakanwil.
“Kita sebagai Insan Pengayoman Jawa Barat sebetulnya adalah individu atau pelaku yang memiliki kekayaan intelektual sehingga sebelum penguatan KI diberikan kepada masyarakat, kita di Internal juga harus memiliki pemahaman yang kuat tentang Kekayaan Intelektual, semoga kedepan pengetahuan atau melek kekayaan intelektual dapat dicapai khususnya di Jawa Barat.” Tambahnya.
“Yakinlah ketika kita jajaran kanwil jabar melek KI, kita bisa melangkah dengan keyakinan penuh dan percaya diri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam sosialisasi, promosi, dan diseminasi kekayaan intelektual kepada masyarakat, sehingga KI dapat menjadi pendorong ekonomi bagi masyarakat dimana kita berperan atau andil dalam proses tersebut.” Harap Kakanwil.
“Terus kembangkan kolaborasi bersama stakeholder khususnya pemerintah daerah, sehingga mereka memiliki kesadaran untuk menjaga kekayaan intelektual khas dari daerah mereka masing-masing dan bergandengan dengan kita melaksanakan program kekayaan intelektual di jawa barat.” Pungkasnya.
Pada kesempatan ini juga turut dilaksanakan launching Inovasi Kahiji Online, sebagai layanan terpadu hukum dan ham di jawa barat yang merupakan inovasi dari Kadivyankum Jabar, Andi Taletting Langi, beberapa pelayanan yang telah tersedia diantaranya seperti Konsultasi Hukum dan Konsultasi Kekayaan Intelektual, semoga Inovasi ini dapat bermanfaat dan sampai langsung ke masyarakat serta dapat menjadi role model bagi seluruh pelayanan hukum dan ham se-Indonesia.
Kegiatan dilanjutkan dengan Pemaparan materi dari Narasumber Kadivyankum Jabar, Andi Taletting, dan Kabid Pelayanan Hukum, Ahmad Kapi Sutisna, yang dipandu oleh Kasubbid Pelayanan KI, Dona Prawisuda, sebagai moderator mengisi kegiatan Utama Sosialisasi, Promosi, dan Diseminasi Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Jabar ini.
(red/foto: Toh/Gies)
BANDUNG – Kakanwil Kemenkumham Jabar, R. Andika Dwi Prasetya, didampingi Kadivpas Jabar, Kusnali, Kadivim Jabar, Yayan, dan Kadivyankum Jabar, Andi Taletting, serta Kabag Promas, Archie, kunjungi Kantor Ombudsman Perwakilan Jawa Barat, dalam rangka Audiensi dan Silaturahmi, yang langsung di sambut oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Jabar, Dan Satriana, hari ini, Kamis, 23 Februari 2023, bertempat di Ruang Rapat Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat.
Kegiatan diawali dengan perkenalan diri dari Kakanwil Kemenkumham Jabar untuk kemudian memperkenalkan Kepala Divisi yang ada di Kemenkumham Jabar, di lanjutkan dengan perkenalan Oleh Kepala Perwakilan Jawa Badat Ombudsman RI yang memperkenalkan juga Kepala Keasistenan yang ada di Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barar.
Kakanwil Andika menyampaikan bahwa, “Kehadiran Kami kesini merupakan hal wajib selain silaturahmi kami juga berharap Sinergi dari Obudsman Perwakilan Jawa Barat agar dapat mendampingi Kanwil Kemenkumham Jabar dalam menyelenggarakan Pelayanan Publik Kementerian Hukum dan HAM di Wilayah dengan tujuan mewujudkan Pelayanan Kelas Dunia atau “World Class” dapat terwujudkan.” Ungkap Kakanwil Andika.
“Kami membuka seluas-luas nya akses bagi Ombudsman Jabar untuk memotret kami dalam menyelenggarakan Pelayanan Publik di Jawa Barat, sehingga seluruh pelayanan dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, jika nanti terdapat hal-hal yang terindikasi tidak awsuai dilapangan khususnya dalam pelayanan publik pada satuan kerja kami, mari sama-sama kita benahi agar kedepan penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Kemenkumham Jabar Semakin PASTI dan BerAKHLAK.” Pungkas Kakanwil.
Kaper Ombudsman Jabar menyampaikan, “Saya menyampaikan apresiasi atas Audiensi dan Silaturahmi yang di lakukan oleh Kanwil Kemenkumham Jabar ke Kantor kami, saya harap melalui Audiensi ini dapat menjadi momentum untuk kita dapat berkolaborasi dalam mewujudkan Pelayanan Terbaik kepada Masyarakat, ada tiga hal yang dapat kita kolaborasikan kedepan, pertama Penyelenggaraan Pelayanan di Lapas baik kepada WBP maupun Masyarakat, kedua adalah Pembangunan Zona Integritas pada Satuan Kerja, dan ketiga adalah Pelayanan Notaris di Jawa Barat.” Ungkap Kaper Ombudsman Jabar.
Melalui Audiensi ini diharapkan Standar Layanan Pelayanan Publik di Kemenkumham Jabar dapat terpenuhi dan tersampaikan kepada masyarakat dengan utuh, kedepan dengan berkolaborasi bersama Ombudsman Perwakilan Jabar dalam hal Pengelolaan Pengaduan khususnya Pengaduan Masyarakat terkait dengan Pelayanan Publik dapat terminimaliris dan berkurang, sehingga Pelayanan Publik Kelas Dunia di Kemenkumham dapat terwujud.
(red/foto: Toh)